JAVATEKNO
Kharisma Muzayyana 
Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE), yang mengindikasikan komitmen untuk mencapai emisi karbon nol.
Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan nasional yang mendukung transisi menuju energi bersih, termasuk menetapkan peraturan dan standar untuk pengurangan emisi secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memberikan insentif fiskal dan keuangan untuk mendorong investasi dalam teknologi bersih dan proyek-proyek berkelanjutan.
Di tingkat daerah, pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang kebijakan dan perencanaan yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta dalam mengimplementasikan kebijakan nasional untuk mencapai target emisi karbon yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah juga dapat menginisiasi dan melibatkan masyarakat dalam proyek-proyek berkelanjutan, serta memastikan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sinergi antara kedua tingkat pemerintahan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk transisi menuju energi bersih di seluruh negeri.
Menurut Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, keterbatasan kewenangan daerah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan energi merupakan kesulitan lain yang dihadapi pemerintah provinsi.
"Provinsi Bali adalah daerah pertama yang menetapkan target netto lebih cepat dari pemerintah pusat, dengan target 2045. Kami berkonsentrasi untuk meningkatkan kampanye kendaraan listrik dan memperluas kapasitas pembangkit energi terbarukan di sektor energi pada khususnya," kata Setiawan.
Insentif merupakan salah satu area di mana pemerintah daerah memiliki pengaruh yang terbatas. Akibatnya, pemerintah provinsi hanya dapat bertindak jika Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan terlebih dahulu.
Menurut Marilyn Parhusip, CEO Leastric, sebuah perusahaan teknologi bersih di sektor efisiensi energi, instrumen kebijakan yang konkret merupakan hambatan yang signifikan untuk mengembangkan inovasi teknologi energi bersih di daerah. Hal ini termasuk pembatasan energi dan insentif pajak dan keuangan yang dapat meningkatkan permintaan terhadap produk teknologi bersih.
"Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini," kata Marilyn.
Ia mencontohkan bagaimana pemerintah pusat telah banyak membantu dalam mengeluarkan regulasi. Namun, kebutuhan akan koordinasi antar instansi pemerintah seringkali menyulitkan implementasi di tingkat daerah.
Oleh karena itu, untuk mencapai transisi energi bersih yang sukses, perlu ada upaya bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam menyinkronkan dan memperkuat instrumen kebijakan guna mendukung perkembangan teknologi bersih di seluruh negeri. Dengan demikian, sinergi ini akan memberikan dorongan yang lebih besar menuju tujuan bersama mencapai net zero emission.
