JAVATEKNO
Ryan 
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah masih menghadapi persoalan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) serta ketidaksinkronan kerja di sejumlah institusi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI), yang diproyeksikan sebagai wadah untuk menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara yang profesional, kompeten, dan berlandaskan sistem merit.
Menurut Prabowo, pembentukan URI, pembaruan Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta rencana pembentukan sejumlah akademi bagi pejabat pemerintahan merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas SDM aparatur negara.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa institusi negara diisi oleh pejabat yang memiliki kemampuan, integritas, serta dapat dievaluasi berdasarkan kinerja. Selain itu, para pejabat diharapkan mampu bekerja secara selaras dengan kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.
"Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).
Prabowo menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret dan tidak cukup hanya dengan melakukan perubahan struktur organisasi. Menurutnya, peningkatan kualitas juga harus menyentuh orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan.
"Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia," ujarnya.
Prabowo menjelaskan, URI nantinya akan memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan serta administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah LAN yang rencananya akan diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.
"URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI," ungkapnya.
Presiden menilai tujuan awal pembentukan LAN sebenarnya sangat baik, yaitu menyiapkan administrator negara yang memiliki kemampuan dan kompetensi. Namun, dalam perkembangannya, LAN dinilai cenderung bergeser menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi.
"Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan," tegas Prabowo.
Prabowo juga merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Menurutnya, lembaga pendidikan bagi administrator negara harus menerapkan proses seleksi yang ketat serta mengedepankan prinsip meritokrasi.
Melalui URI, pemerintah berencana menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para peserta yang terpilih nantinya akan mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk dipersiapkan mengisi kebutuhan kepemimpinan serta administrasi pemerintahan.
"Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita," kata Prabowo.
Pengembangan URI juga dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Prabowo bahkan mempertimbangkan pembentukan akademi yang ditujukan bagi gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
Menurutnya, pejabat yang akan menempati posisi strategis perlu mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, administrasi pemerintahan, serta tanggung jawab jabatan sebelum benar-benar menjalankan tugasnya.
"Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng," ujarnya.
Prabowo menginginkan proses pengisian jabatan di pemerintahan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan kesiapan setiap individu. Pendidikan serta pembekalan sebelum menduduki jabatan dinilai penting agar pejabat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menjalankan kebijakan pemerintah secara searah dan terkoordinasi.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa dirinya tidak dapat dievaluasi ataupun ditindak. Seluruh aparatur negara harus bekerja berdasarkan aturan dan mengikuti arah kebijakan pemerintah.
"Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh," kata Prabowo.
Prabowo turut menceritakan adanya sejumlah birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun di suatu kementerian dan sangat memahami seluk-beluk institusi. Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan bagi pemerintahan, tetapi tetap harus diiringi dengan akuntabilitas dan keselarasan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan.
Prabowo menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur tersebut sebagai "deep state". Ia menggambarkan oknum pejabat yang memiliki pengaruh besar di dalam institusinya sebagai "raja kecil".
"Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil," ujarnya.
Presiden menjelaskan bahwa seorang pemimpin politik memiliki batas waktu dalam menjalankan jabatan, sementara aparatur sipil negara dapat bertugas selama puluhan tahun di satu kementerian. Kondisi tersebut membuat pengalaman birokrat menjadi penting, namun tetap perlu disertai dengan pengawasan, evaluasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.
"Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya," kata Prabowo.
